Makna Konstitusi

Makna Konstitusi

Untuk memahami UUD mari kita pahami terlebih dahulu istlah Konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis “Constituere” yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksud sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara.

Konstitusi bagi suatu negara merupakan keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintah negara dan orang seorang yang berada di bawah pemerintahnya.

Konstitusi diartikan juga sebagai hukum dasar, hukum dasar tersebut dapat tertulis dan dapat juga tidak tertulis.

Konstitusi atau hukum dasar yang tertulis disebut juga Undang-Undang Dasar, sedangkan konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga konvensi, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek-praktek penyelengaraan negara meskipun tidak tertulis.

Dengan demikian, konstitusi lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), atau UUD merupakan salah satu bagian dari konstitusi.

Menurut James Bryce, suatu konstitusi menetapkan:

1. pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanan

2. fungsi dari lembaga-lembaga tersebut

3. hak-hak tertentu yang ditetapkan.

Sedangkan menurut JF. Strong, konstitusi mengatur:

1. kekuasaan pemerintah

2. hak-hak dari yang diperintah

3. hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

Fungsi UUD/Konstitusi

Fungsi UUD/konstitusi, dapat ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan atau berdasarkan tujuannya. Ditinjau dari sudut pemerintahan fungsi UUD/konstitusi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang pokok-pokoknya dalam suatu aturan-aturan konstitusi atau UUD-nya.

Sedangkan ditinjau dari sudut tujuannya, fungsi UUD/kontitusi adalah untuk menjamin hak-hak anggota warga negara atau masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

Isi atau Muatan Konstitusi

Menurut A.A.H. Struycken, UUD sebagai suatu konstitusi yang tertulis merupakan dokumen formal yang memuat:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau

2. Tingkatan-tingkatan perkembangan tertinggi ketatanegaraan bangsa

3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.

4. Sutau keinginan dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Menurut Sri Sumantri (1979:45) UUD atau konstitusi pada umumnya memuat:

1. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara

2. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;

3. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Menurut Miriam Budiardjo (1977:101), setiap UUD/Konstitusi memuat ketentuan tentang:

1. organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan judikatif, dan sebagainya

2. hak-hak asasi manusia

3. prosedur mengubah UUD

4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

UUD yang Pernah Berlaku di Indonesia

1. Semenbjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku tiga macam UUD dalam empat periode:

2. Periode 18 Agutus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku UUD Proklamasi yang kemudian dikenal dengan UUD 1945

3. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS)

4. Periode 17 Agutus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950)

5. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang berlaku UUD 1945